Manusia Pawon merepresentasikan bukti penting keberadaan komunitas pemburu-pengumpul prasejarah di kawasan karst Rajamandala, Bandung Barat. Temuan rangka manusia, alat batu, tulang, dan sisa aktivitas hunian menunjukkan bahwa Gua Pawon berfungsi sebagai tempat tinggal, lokasi pembuatan alat, sekaligus area pemakaman. Praktik penguburan terlipat mengindikasikan adanya sistem budaya dan ritus kematian pada masyarakat prasejarah Tatar Sunda.
Periode ini berlangsung pada akhir Zaman Es dan awal transisi Holosen, ketika berbagai komunitas manusia di dunia mulai beradaptasi dengan perubahan iklim, lingkungan danau, sungai, serta munculnya pola hunian yang lebih menetap.
Kehidupan manusia pemburu-pengumpul di Gua Pawon.
Migrasi Austronesia menandai fase penting dalam perubahan budaya material di Tatar Sunda. Temuan rangka yang lebih muda, tembikar, serta alat batu yang lebih halus menunjukkan peralihan bertahap dari pola hidup berburu dan meramu menuju kehidupan menetap, bercocok tanam, dan membangun jaringan sosial yang lebih kompleks. Fase ini memperlihatkan keterhubungan Tatar Sunda dengan arus migrasi besar dari Asia menuju kepulauan Nusantara.
Pada masa yang sama, kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara mengalami penyebaran teknologi pertanian, penggunaan logam awal, serta pembentukan jalur perdagangan maritim yang semakin luas.
Salakanagara sering dipandang sebagai salah satu entitas politik awal di wilayah Tatar Sunda. Berdasarkan tradisi naskah, kerajaan ini dikaitkan dengan Dewawarman I dan wilayah pesisir barat Jawa. Nama Salakanagara yang berarti “Negara Perak” memperlihatkan kemungkinan hubungan simbolik dengan catatan klasik tentang Argyre, sebuah wilayah perak di bagian barat Jawa. Meskipun aspek historisnya masih diperdebatkan, Salakanagara penting sebagai penanda awal pembentukan kekuasaan politik di Tatar Sunda.
Pada abad ke-2 Masehi, jaringan perdagangan Samudra Hindia semakin aktif. Dunia Mediterania, India, dan Asia Tenggara mulai terhubung melalui pertukaran komoditas, informasi geografis, dan kontak budaya lintas kawasan.
Tarumanagara merupakan kerajaan awal Tatar Sunda yang memiliki bukti epigrafis kuat melalui sejumlah prasasti beraksara Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Pada masa Raja Purnawarman, kerajaan ini menunjukkan kapasitas politik dan teknologis yang tinggi, terutama melalui proyek penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati untuk pengendalian banjir dan irigasi. Tarumanagara menandai berkembangnya pemerintahan terorganisasi, legitimasi raja, serta integrasi Tatar Sunda ke dalam jaringan diplomatik Asia.
Pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, pengaruh budaya India menyebar luas di Asia Tenggara. Di berbagai wilayah, kerajaan-kerajaan awal mulai membangun legitimasi melalui agama, prasasti, proyek infrastruktur, dan hubungan diplomatik dengan kekuatan besar seperti India dan China.
Penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati sepanjang 12 km oleh Purnawarman.
Setelah melemahnya Tarumanagara, wilayah Tatar Sunda mengalami pembagian dan konsolidasi kekuasaan melalui Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sungai Citarum kerap dipahami sebagai batas simbolik antara dua pusat kekuasaan tersebut. Dinamika Sunda-Galuh memperlihatkan kesinambungan tradisi politik lokal, adaptasi terhadap perubahan kekuatan regional, serta pembentukan identitas politik Sunda sebelum munculnya Pajajaran sebagai pusat kekuasaan yang lebih dominan.
Pada periode yang sama, Asia Tenggara mengalami pertumbuhan kerajaan-kerajaan agraris dan maritim. Hubungan perdagangan, penyebaran agama Hindu-Buddha, serta kompetisi antarpusat kekuasaan menjadi ciri penting perkembangan politik kawasan.
Masa Sri Baduga Maharaja, yang dikenal luas dalam ingatan budaya sebagai Prabu Siliwangi, dipandang sebagai periode penting stabilitas dan kemajuan Kerajaan Sunda Pajajaran. Berpusat di Pakuan Pajajaran, kerajaan ini mengembangkan tata pemerintahan, jaringan perdagangan, serta ekonomi agraris yang ditopang oleh komoditas strategis seperti lada. Pajajaran menjadi simbol kejayaan politik dan kebudayaan Sunda pada masa menjelang meningkatnya pengaruh Islam di pesisir utara Jawa.
Akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 merupakan masa ekspansi perdagangan samudra. Bangsa-bangsa Eropa mulai memasuki jaringan perdagangan Asia, sementara kerajaan-kerajaan di Nusantara menghadapi perubahan besar akibat persaingan ekonomi dan agama.
Perjanjian Sunda-Portugis tahun 1522 merupakan langkah diplomatik Kerajaan Sunda dalam menghadapi tekanan politik dan militer dari kekuatan Islam di pesisir utara Jawa. Melalui utusan Surawisesa dan Henrique Leme, kesepakatan ini memberi ruang bagi Portugis untuk membangun hubungan dagang dan pertahanan di Sunda Kelapa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Tatar Sunda telah terlibat dalam diplomasi maritim internasional pada awal abad ke-16.
Perjanjian ini berlangsung pada masa Penjelajahan Samudra, ketika Portugis, Spanyol, dan kekuatan Eropa lain memperluas pengaruhnya ke Asia. Di saat yang sama, jalur rempah menjadi pusat persaingan ekonomi global.
Pada tahun 1527, pasukan Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari pengaruh Kerajaan Sunda dan Portugis. Pelabuhan strategis tersebut kemudian diberi nama Jayakarta. Peristiwa ini menjadi penanda penting melemahnya kekuasaan Sunda di pesisir utara Jawa sekaligus menguatnya pengaruh Islam dalam struktur politik regional.
Abad ke-16 merupakan masa perubahan besar dalam sejarah dunia. Di Eropa, Reformasi Protestan berkembang, sementara di Asia Tenggara jalur dagang maritim dan pelabuhan strategis menjadi pusat perebutan kekuasaan.
Runtuhnya Pakuan Pajajaran pada tahun 1579 menandai berakhirnya fase klasik Kerajaan Sunda. Setelah pusat kekuasaan Pajajaran jatuh ke tangan Kesultanan Banten, struktur politik Tatar Sunda mengalami perubahan besar. Wilayah barat semakin berada di bawah pengaruh Banten, sementara kawasan Priangan kemudian berada dalam orbit kekuasaan Mataram dan VOC.
Pada akhir abad ke-16, Eropa memasuki masa Renaissance akhir dan awal ekspansi kolonial yang semakin intensif. Di Asia Tenggara, kesultanan-kesultanan Islam memperkuat posisi politik dan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan utama.
Prianganstelsel adalah sistem penyerahan wajib hasil kopi yang diterapkan VOC dan kemudian pemerintah kolonial di wilayah Priangan. Sistem ini mengubah struktur ekonomi masyarakat Tatar Sunda, karena produksi kopi diarahkan untuk kepentingan pasar kolonial. Para bupati lokal ditempatkan sebagai perantara kekuasaan kolonial, sementara masyarakat pedesaan menanggung beban produksi dan pengiriman hasil perkebunan.
Pada abad ke-18 hingga ke-19, ekonomi dunia semakin dibentuk oleh kapitalisme kolonial. Komoditas seperti kopi, gula, teh, dan rempah-rempah menjadi bagian penting dari perdagangan global yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika.
Pembangunan Jalan Raya Pos pada masa Gubernur Jenderal Daendels mengubah secara mendasar tata ruang Tatar Sunda. Jalan ini menghubungkan wilayah barat dan timur Jawa serta mempercepat mobilitas militer, administrasi, dan ekonomi kolonial. Meskipun memiliki fungsi strategis bagi pemerintah kolonial, pembangunan jalan ini juga meninggalkan beban sosial yang besar bagi penduduk lokal.
Periode ini berlangsung pada masa Perang Napoleon di Eropa. Koloni-koloni di Asia menjadi bagian dari persaingan geopolitik antara kekuatan Eropa, terutama Prancis, Belanda, dan Inggris.
Paguyuban Pasundan didirikan pada 20 Juli 1913 sebagai organisasi modern masyarakat Sunda. Berawal dari perhatian terhadap kebudayaan dan pendidikan, organisasi ini kemudian berkembang menjadi kekuatan sosial-politik yang terlibat dalam perjuangan nasional. Di bawah tokoh-tokoh seperti Oto Iskandar di Nata, Paguyuban Pasundan memperjuangkan kemajuan masyarakat Sunda sekaligus mendukung gagasan persatuan Indonesia.
Awal abad ke-20 ditandai oleh kebangkitan nasionalisme di berbagai wilayah kolonial. Di Asia, gerakan pendidikan, pers, dan organisasi modern menjadi instrumen penting dalam menentang dominasi kolonial.
Provinsi Jawa Barat dibentuk sebagai salah satu provinsi awal Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan. Keputusan sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 menjadi dasar pembentukan awal, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950. Sebagai induk administratif Tatar Sunda modern, Jawa Barat menjadi pusat penting pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, dan pembangunan regional.
Pembentukan provinsi ini terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II dan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada awal 1950-an, dunia mulai memasuki era Perang Dingin dan konflik geopolitik baru seperti Perang Korea.
Negara Pasundan dibentuk pada 24 April 1948 dalam konteks strategi federal Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Meskipun pembentukannya berkaitan dengan kepentingan kolonial, kepemimpinan R.A.A. Wiranatakusumah V menunjukkan kecenderungan pro-republik dan berperan dalam proses reintegrasi. Negara Pasundan akhirnya dibubarkan dan bergabung kembali dengan Republik Indonesia pada 11 Maret 1950.
Periode ini berlangsung setelah Perang Dunia II, ketika gelombang dekolonisasi mulai menguat di Asia dan Afrika. Perserikatan Bangsa-Bangsa baru terbentuk, sementara tatanan dunia memasuki awal Perang Dingin.
Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo yang memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya pada 7 Agustus 1949. Konflik ini berlangsung selama lebih dari satu dekade dan berdampak besar terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan pedesaan Tatar Sunda. Gerakan ini akhirnya ditumpas melalui Operasi Pagar Betis pada tahun 1962.
Periode ini berlangsung pada awal Perang Dingin, ketika berbagai negara baru merdeka menghadapi tantangan konsolidasi negara, konflik ideologi, dan perebutan arah politik nasional.
Jakarta pernah menjadi bagian dari wilayah administratif Jawa Barat sebelum memperoleh status yang lebih khusus sebagai ibu kota negara. Pada tahun 1959 statusnya ditingkatkan, dan pada 1961 Jakarta ditetapkan sebagai Pemerintahan Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961. Perubahan ini menandai pemisahan administratif Jakarta dari Jawa Barat dan penguatan fungsinya sebagai pusat pemerintahan nasional.
Tahun 1961 merupakan periode penting dalam Perang Dingin. Pembangunan Tembok Berlin dan berdirinya Gerakan Non-Blok memperlihatkan ketegangan global sekaligus usaha negara-negara baru untuk membangun posisi politik independen.
Provinsi Banten resmi terbentuk pada 4 Oktober 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 sebagai hasil pemekaran dari Jawa Barat. Pembentukan ini didorong oleh aspirasi masyarakat untuk mempercepat pembangunan, mengatasi ketimpangan infrastruktur, dan mengelola potensi ekonomi daerah secara lebih mandiri. Banten menjadi salah satu representasi penting transformasi administratif Tatar Sunda pada era otonomi daerah.
Tahun 2000 menandai pergantian milenium dan meningkatnya optimisme global terhadap demokrasi, desentralisasi, serta pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, periode ini beriringan dengan Reformasi dan penguatan kebijakan otonomi daerah.